Belajar Memaknai

Urip Mung Mampir Ngombe

Pemilu Oh Pemilu …

Posted by imambudiraharjo on April 16, 2009

Pemilu legislatif usai sudah. Tapi, gak rame rasanya kalau tidak ada catatan ala kadarnya tentang hajatan yang biayanya tidak sedikit itu. Kebetulan, hari Jumat tanggal 10 April 2009 yang lalu, Alhamdulillah saya bisa menunaikan kewajiban sholat Jumat di masjid perumahan. Mungkin karena habis acara contrengan yang berlangsung sehari sebelumnya, sang khotib menyampaikan khotbah yang sangat cerdas, menyoroti perilaku para pelaku politik dikaitkan dengan ajaran agama.

Beliau mengajak para jamaah untuk bersama – sama menilai para aktivis politik cukup dengan dua buah parameter, apakah mereka konsisten dengan apa yang dilakukan antara sebelum dan sesudah Pemilu. Saya katakan cerdas, karena jawaban pertanyaan yang akan diajukan itu akan menentukan, apakah seseorang layak disebut sebagai orang yang beriman tulen ataukah munafik, sebuah sebutan menyakitkan yang meragukan keimanan seorang Muslim.

Pertama, silaturahmi adalah sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Islam yang salah satu tujuannya adalah untuk menyambung dan mempererat persaudaraan. Bila silaturahmi rajin dilakukan sebelum Pemilu, entah itu ke berbagai masjid, pengajian, maupun forum aktivitas sosial lainnya, tapi tidak dilakukan lagi setelah Pemilu, maka silaturahmi tadi adalah tindakan hipokrit alias kepura – puraan belaka. Jika seorang caleg melakukan hal ini, maka yang bersangkutan dapat dikategorikan sebagai seorang munafik karena tidak tulus dan mengharap pamrih dalam bersilaturahmi itu.

Kedua, memberikan sesuatu kepada orang – orang yang kekurangan, apakah itu infak, sedekah ataupun bentuk pemberian lainnya adalah tindakan mulia yang dianjurkan pula oleh Islam. Infak atau sedekah kepada yang membutuhkan harusnya dilakukan secara konsisten, entah ada Pemilu atau pun tidak. Maka bila pemberian tadi tidak berlanjut setelah Pemilu usai, pelakunya pun dapat dihukum sebagai orang munafik. Alasannya jelas, karena mereka pasti mengharap agar yang menerima sumbangan itu mau mencontreng nama atau parpol mereka. Sebuah pemberian dengan pamrih alias tidak tulus.

Ah, binatang Pemilu memang menarik dan terus terang agak menyusahkan banyak pihak. Jika kita apatis dengannya dan kemudian mengambil sikap golput, maka persentase golput yang 90% sekalipun tidak akan membatalkan legalitas Pemilu. Dan disinilah yang biasanya membikin jengkel. Suara golput yang menggema ke seantero negeri, justru malah menjadikan peluang bagi orang – orang yang tidak jelas kapasitas maupun moralnya untuk maju sebagai caleg. Bila hal ini dibiarkan, maka dapat dipastikan bahwa kemampuan wakil rakyat pun tidak akan jauh dari kualifikasi memble dan nggedebus (bhs Jawa: penipu).

Sebaliknya, jika seandainya seluruh penduduk Indonesia ikutan nyontreng sekalipun, belum tentu kondisi rakyat juga akan segera membaik. Kenapa? Ya karena sistem yang berjalan sudah tidak karuan dan celakanya sudah berlangsung lama. Pokok masalahnya adalah kondisi status quo yang dibangun oleh pihak – pihak yang tidak ingin kepentingan (pribadi)nya terganggu. Karena itu, tidaklah mengherankan bila kita dapati banyak jalinan dan koneksi haram kekeluargaan maupun pertemanan di antara sesama anggota dewan. Nampaknya Iwan Fals sudah mengendus aroma busuk ini sejak lama, sehingga tercipta lagu “Wakil Rakyat” di medio 1980 an. Di antara liriknya adalah

Wakil rakyat kumpulan orang hebat;

Bukan kumpulan teman – teman dekat;

Apalagi sanak famili;

Bagaimana dengan yang di birokrasi? Sami mawon alias sama saja mas! Hubungan patron klien antara atasan dan bawahan yang saling melindungi dan menyokong adalah fenomena yang biasa di sebagian besar instansi pemerintah. Kebetulan saya pernah bekerja di salah satu departemen pemerintah. Saya menemukan beberapa kelompok, kalau boleh saya sebut dengan klan, yang direpresentasikan oleh masing – masing direktorat jenderal, dengan dirjen sebagai sang godfather atau bosnya. Bagi yang pernah menonton film mafia Hongkong, tentunya tidak aneh dengan pertemanan dan loyalitas tanpa reserved yang berprinsip pejah gesang ndherek bos (hidup mati ikut bos). Dan dalam konteks birokrasi tersebut, akhirnya yang terbangun bukanlah kesetiaan dan pengabdian kepada negara, dalam hal ini institusi, tapi pada pemimpin klan tersebut. Relasi dalam klan itu akan saling melindungi bila ada anggotanya yang terlilit masalah. Contoh yang pernah terjadi di depan mata saya adalah ketika petinggi institusi tempat saya bekerja dulu terjerat masalah moral, yaitu tertangkap basah berselingkuh dengan rekan kerjanya. Bukannya diskors atau dipecat (ingat, ini masalah moral), tapi malah dimutasi ke instansi lain yang masih dalam satu lingkup direktorat jenderal, dengan jabatan yang sama. Artinya, pejabat amoral ini diselamatkan oleh sang patron diatasnya.

Untuk melanggengkan jatah kue birokrasi pun, pola warisan tujuh turunan juga diterapkan dalam klan itu. Sudah bukan rahasia lagi bahwa saat penerimaan pegawai, prioritas tetap saja diberikan ke keluarga para pejabat. Kalaupun ada yang murni, itu hanyalah beberapa gelintir untuk menjustifikasi bahwa proses seleksi sudah berlangsung secara terbuka. Ada lagi yang aneh bin ajaib. Instansi saya dulu pernah kedatangan selusin pegawai baru yang tidak jelas kapan direkrutnya. Usut punya usut, ternyata rekrutmen itu sifatnya tertutup yang informasinya hanya beredar di internal departemen. Inilah fenomena yang oleh bapak penyampai khotbah Jumat di atas disebut dengan peternakan birokrat. Wah, keras juga ya … manusia disamakan dengan kambing! Pantas saja ada istilah kambing hitam🙂.

Lingkaran setan baik di legislatif maupun di birokrasi itu akan terus berlangsung jika tidak ada upaya untuk memutusnya. Oleh karena itu, harapan untuk memutus rantai tadi hanya bisa dibebankan kepada orang – orang yang punya moral, integritas, dan kemampuan yang unggul. Yang jadi masalah adalah tidak sedikit orang – orang berkualifikasi demikian itu selama ini memandang kedua lingkungan tersebut kotor, sehingga mereka enggan untuk memasukinya karena takut terkontaminasi.

Dengan melihat fakta – fakta tentang kebobrokan lembaga negara dan institusi pemerintahan di atas, maka orang – orang baik yang berkemampuan sudah seharusnya tampil ke depan untuk memperbaiki bangsa ini. Terlepas dari setuju atau tidaknya terhadap konsep demokrasi yang dipraktikkan saat ini, maka akan lebih arif jika kita sebaiknya berkonsentrasi untuk menimbang manfaat dan kerusakan jika Pemilu diabaikan alias golput. Melalui Pemilu, kita dapat memilih dan memperbanyak orang – orang yang bersih serta profesional untuk duduk di lembaga legislasi, sehingga diharapkan peraturan yang membawa keadilan dapat diwujudkan. Selain itu, karena posisi menteri adalah jabatan politis, maka dengan semakin banyaknya kehadiran orang – orang bersih di berbagai institusi pemerintahan, diharapkan lingkaran setan dan peternakan birokrasi dapat dihapuskan. Dengan demikian, maka harapan untuk mewujudkan birokrat sebagai pelayan masyarakat yang sesungguhnya pun bukan lagi impian kosong belaka.

Bangkitlah negeriku, harapan itu masih ada!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: