Belajar Memaknai

Urip Mung Mampir Ngombe

Reformasi Politik Jepang

Posted by imambudiraharjo on October 11, 2009

Perpolitikan Jepang akhirnya menorehkan sejarah baru. Pada pemilu majelis rendah (shuu in) di bulan Agustus 2009 lalu, Partai Demokrat Jepang (Democratic Party of Japan, DPJ) yang merupakan partai oposisi utama berhasil mengalahkan Partai Demokrat Liberal (Liberal Democratic Party, LDP) secara meyakinkan, setelah sebelumnya LDP mendominasi perpolitikan negeri matahari terbit itu selama lebih dari 50 tahun. Dengan demikian, DPJ bertukar posisi dengan LDP untuk menempatkan diri sebagai partai pemerintah, dan berhak menyusun kabinet pemerintahan yang baru. Hasil ini sekaligus mengukuhkan posisi DPJ di Diet, karena mereka juga telah berhasil menguasai mayoritas majelis tinggi (san in) di parlemen Jepang itu.

Naiknya partai oposisi menjadi pemangku kabinet sebagai hasil pemilu pada tahun ini menjadi sebuah fenomena politik yang menarik untuk dikaji. Goncangan ekonomi dalam negeri akibat krisis finansial global memberikan dorongan tersendiri bagi rakyat Jepang untuk menyuarakan aspirasi mereka melalui pemilu kali ini, menuntut perbaikan ekonomi dan kesejahteraan dengan segera. Latar belakang ini yang menjadi salah satu penyebab mengapa tingkat partisipasi pemilih pada pemilu lalu tercatat sebagai salah satu yang tertinggi dalam sejarah pemilu Jepang. Ditambah dengan karakteristik pemilih yang rasional, maka momen ini sekaligus merefleksikan penilaian masyarakat secara langsung terhadap sistem maupun kinerja pemerintah selama ini. Sebelum membahas hal ini lebih jauh, kita akan lebih dulu menengok sistem politik dan ekonomi Jepang yang berjalan selama ini.

Ekonomi dan Politik Jepang

Jepang adalah negara yang ekonominya berbasis pada ekspor, terutama produk – produk manufaktur seperti otomotif dan elektronik. Pada saat negara ini mengalami masa – masa pertumbuhan ekonomi tinggi yang dimulai pada awal 1960an dengan membanjirnya barang – barang buatan mereka di pasaran dunia, sistem ketenagakerjaan yang di disebut dengan lifetime/permanent employment (shuushin koyou) menjadi paradigma dalam konstruksi sosial dan ekonomi Jepang. Prakondisi yang mengasumsikan bahwa karyawan dipekerjakan sampai dengan pensiun inilah yang dijadikan acuan untuk membuat sistem pendidikan, pelayanan kesehatan, dan berbagai konstruk jaring pengaman sosial (social safety net) lainnya di masyarakat. Disamping itu, sistem ketenagakerjaan ini juga ikut andil dalam membentuk relasi sosial dalam masyarakat Jepang, dimana terjadi dikotomi yang jelas pada pembagian tugas di dalam keluarga: ayah adalah ujung tombak keluarga dalam mencari nafkah dan ibu bertugas mengatur keluarga serta mendidik anak. Dalam format seperti inilah, jaring sosial kedua berupa penanaman nilai – nilai, etika, identitas, dan budaya Jepang berjalan di masyarakat.

Strategi pembangunan jangka panjang ini sanggup berjalan dengan baik selama hampir lebih dari 30 tahun, dengan ditopang oleh kekuatan sistem birokrasi sebagai penyangga utama jalannya roda pemerintahan. Inilah kunci jawaban terhadap pertanyaan mengapa Jepang bisa maju meskipun sering terjadi pergantian perdana menteri. Di Jepang, posisi menteri benar – benar merupakan jabatan politis yang setiap saat bisa berganti. Menteri yang berasal dari partai politik itu kurang memiliki kekuatan dalam penentuan arah kebijakan publik serta drafting undang – undang, dimana semuanya dikendalikan oleh birokrasi di setiap institusi publik. Oleh karena itu, secara ekstrem seorang menteri diibaratkan hanya sebagai tukang stempel saja terhadap berbagai konsep yang sudah disiapkan oleh para birokrat karir di departemennya. Model pemerintahan yang disebut dengan kanryou shudou inilah yang dibangun oleh LDP selama kurang lebih 5 dekade.

Dengan dukungan iklim politik serta kekuatan birokrasi tersebut, Jepang berhasil melakukan pembangunan berbagai proyek infrastruktur jangka panjang untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonominya. Salah satunya adalah proyek yang diresmikan oleh PM Kakuei Tanaka pada tahun 1970an, yaitu pembangunan jaringan kereta api peluru Shinkansen yang menjangkau seluruh wilayah Jepang daratan. Meskipun proyek ini awalnya menuai kontroversi karena memakan biaya yang luar biasa besar, tapi jaringan kereta tersebut terbukti dapat membuka potensi ekonomi di daerah, serta memperlancar dan mempercepat arus barang dan jasa. Dengan dukungan infrastuktur yang memadai, industri Jepang dapat berkembang dengan baik sehingga mampu menempatkan diri menjadi salah satu kekuatan utama ekonomi dunia.

Akan tetapi, meletusnya gelembung ekonomi Jepang pada medio 1990an yang berlanjut pada melambatnya pertumbuhan ekonomi menyebabkan terjadinya perubahan struktur sosial dan ekonomi mereka. Tingginya standar upah tenaga kerja di Jepang menyebabkan kalangan industri terutama manufaktur mendesak pemerintah untuk memberikan payung hukum terhadap sistem ketenagakerjaan baru yang dapat mengakomodasi pengalokasian tenaga kerja secara lebih fleksibel. Dan saat aturan yang dimaksud tersebut disusun serta kemudian diterapkan, pola lifetime employment yang berjalan selama ini perlahan mulai berubah dengan diperbolehkannya sistem tenaga kerja kontrak (keiyaku shain) maupun outsourcing (haken shain).

Berlarut – larutnya stagnasi ekonomi di sana yang kemudian diperparah dengan krisis finansial global menyebabkan persentase tenaga kerja kontrak dan outsourcing terus meningkat. Dampak yang pertama muncul akibat fenomena ini adalah semakin sulitnya akses pendidikan dan pelayanan kesehatan di kalangan tenaga kerja pada kedua kategori tersebut, yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara jaminan finansial pada sistem upah yang berlaku terhadap kedua golongan itu dengan skema pelayanan publik yang berjalan, yang didasarkan pada sistem lifetime employment. Efek berantai yang kemudian timbul adalah bertambahnya angka putus sekolah terutama di tingkat SMA, menurunnya kualitas kesehatan masyarakat, semakin lebarnya kesenjangan antara lapisan kaya dan miskin, serta mulai berubahnya format keluarga dengan keluar rumahnya para ibu untuk bekerja membantu mencari nafkah. Bila kondisi ini terus berlanjut, maka dapat dipastikan bahwa jaring pengaman yang pertama tidak akan mampu lagi menahan beban sosial ekonomi masyarakat, sedangkan jaring yang kedua akan tercabik pula dikarenakan merenggangnya hubungan dalam keluarga sehingga penanaman nilai – nilai menjadi terabaikan. Dari sini, permasalahan berikutnya berupa ketidakstabilan sosial serta lunturnya identitas nasional tinggal menunggu waktu saja. Begitu seriusnya masalah ini sehingga salah satu media nasional Jepang sampai menurunkan liputan khusus untuk membahasnya.

Di tengah kondisi seperti inilah, pemilu Jepang dilaksanakan pada pertengahan Agustus 2009 lalu. Dan seakan hendak menumpahkan kekecewaan terhadap LDP yang dianggap bertanggung jawab terhadap kesulitan yang sedang mereka hadapi, rakyat Jepang akhirnya beramai – ramai mengalihkan dukungan mereka ke DPJ.

Kepemimpinan oleh Politisi

Meskipun sistem yang dibangun oleh LDP terbukti mampu mengantar Jepang menjadi salah satu negara yang paling makmur di dunia, tapi dinamika global yang berlangsung cepat rupanya tidak mampu diakomodasi oleh berbagai variabel yang menjadi landasan asumsi bangunan sistem itu. Dan di tengah gagalnya kebijakan publik akibat kurang responsifnya mengantisipasi perubahan makro itulah, sebenarnya diperlukan sebuah keputusan politik untuk menghentikan laju kegagalan tersebut. Momen ini yang rupanya tidak mampu dilakukan oleh LDP karena terkooptasi oleh sistem yang telah dibangunnya sendiri.

Belajar dari hal itu, DPJ mengambil arah yang berseberangan. Bila kanryou shudou yang berjalan selama ini adalah sistem kepemimpinan oleh birokrasi, maka mereka menawarkan format pemerintahan baru sebagai antitesisnya, yang disebut dengan seiji shudou atau kepemimpinan oleh politisi. Secara mudahnya, menteri yang notabene politisilah yang merumuskan arah kebijakan di setiap departemen, sedangkan birokrat yang bertugas membuat tahap detil pelaksanaannya.

Sebagai langkah awal, DPJ melakukan gebrakan dengan merevisi anggaran berjalan, untuk menjamin ketersediaan anggaran bagi pelaksanaan manifesto politik yang telah dijanjikan kepada para konstituennya. Diantara janji kampanye tersebut adalah pemberian tunjangan kesejahteraan untuk anak – anak, pembebasan biaya pendidikan untuk tingkat SMA (biaya pendidikan SD & SMP sudah gratis, sebagai bagian dari kebijakan wajib belajar), serta pembebasan biaya penggunaan jalan tol, yang kesemuanya memerlukan anggaran sekitar 7 trilyun yen (sekitar 700 trilyun rupiah). Revisi anggaran dilakukan dengan mengevaluasi tingkat urgensi proyek – proyek infrastuktur maupun prioritas pelayanan publik. Salah satu proyek yang dihentikan pelaksanaannya adalah pembangunan bendungan Yamba yang terletak di provinsi Gunma, yang proyeknya sudah berjalan selama 15 tahun dengan total biaya diperkirakan lebih dari 400 milyar yen (sekitar 40 trilyun rupiah), serta menimbulkan polemik di masyarakat dalam perjalanannya.

Dan seolah hendak menunjukkan taji kekuatan politiknya, hasil “obok – obok” para politisi DPJ yang memegang pimpinan di berbagai lembaga pemerintah berhasil mengakumulasi penghematan anggaran sekitar 2,5 trilyun yen (sekitar 250 trilyun rupiah) hanya dalam waktu kurang lebih 1 bulan saja!

Meskipun menjadi sebuah awal yang mengesankan, tapi perjalanan berikutnya akan menjadi tantangan yang tidak mudah bagi DPJ, disebabkan oleh mengakarnya sistem yang telah berlangsung selama puluhan tahun itu. Dan satu hal lagi yang tidak kalah penting adalah seandainya para politisi DPJ baik yang di eksekutif maupun legislatif gagal dalam merespon aspirasi publik, maka eksperimen kepemimpinan oleh politisi hanya akan menjadi sebuah onggokan sampah sejarah. Bila itu yang terjadi, maka dunia politik Jepang akan menghadapi krisis kepercayaan yang serius dari masyarakat.

Penutup

Satu – satunya kelemahan LDP dengan pola kepemimpinan birokrasinya adalah terlambatnya mereka dalam merespon dan mengantisipasi cepatnya dinamika global yang sudah pasti berdampak ke dalam negeri, mengingat ekonomi mereka berbasis pada ekspor. Pecahnya balon ekonomi Jepang pada paruh pertama tahun 1990an seharusnya menjadi peringatan bagi mereka untuk mereformasi sistem pemerintahan dengan memperkuat posisi tawar politik, untuk memunculkan kekuatan otoritatif dalam mengubah arah kebijakan publik.

Sedangkan pada model kepemimpinan oleh politisi yang ingin dikembangkan oleh DPJ, sumber daya politisi yang berkualitas dan memiliki integritas menjadi syarat yang tidak dapat ditawar lagi. Apalagi dengan masyarakat yang rasional dan berpola patrilineal seperti Jepang yang sangat mengetengahkan nilai – nilai keteladanan itu. Jangan harap ada bagi – bagi angpao atau serangan fajar di sana, karena masyarakat pasti akan mempermasalahkannya. Ini serius karena bisa berdampak pada eksistensi partai akibat hilangnya kepercayaan dari masyarakat.

Bila sebuah adagium berkonotasi negatif yang populer di masyarakat kita mengatakan “tidak ada yang abadi dalam politik kecuali kepentingan”, maka setelah mencermati perubahan yang terjadi di Jepang, ungkapan tadi seharusnya diubah menjadi “tidak ada yang abadi dalam politik kecuali (melayani) kepentingan rakyat”. Disini, format politik apa pun tidak akan menjadi masalah selama berjalan pada koridor hukum dan keadilan serta dapat menyejahterakan rakyat.

Terakhir, untuk melempar adagium Machiavellian yang terlanjur populer tadi ke tong sampah sejarah, diperlukan pendidikan politik yang berkesinambungan untuk membentuk masyarakat menjadi pemilih yang rasional, sehingga politik yang mengabdi untuk kepentingan rakyat benar – benar dapat diwujudkan. Inilah salah satu tugas dan tanggung jawab yang seharusnya melekat pada partai politik.

5 Responses to “Reformasi Politik Jepang”

  1. ribet yak politik di jepang

    • imambudiraharjo said

      Menurut saya justru simpel, karena pemilih di sana rasional. Mereka bisa mengalihkan dukungan sewaktu – waktu atas dasar kinerja dan performansi kontestan politik tanpa ada politik uang. Tambahan lagi, nasionalisme para politisi Jepang tinggi sehingga mereka gak mau jadi calo kepentingan asing. Utang Jepang pun bukan ke lembaga asing macam IMF atau World Bank, tapi ke rakyatnya sendiri.

      Saya yakin, kalau pendidikan Indonesia maju, maka para politisi karbitan macam artis atau anak2 pejabat bakalan tidak laku! Semoga hal ini segera terwujud di Indonesia.

  2. […] https://imambudiraharjo.wordpress.com/2009/10/11/reformasi-politik-jepang/ diakses pada 21 Maret 2010 […]

  3. akujansen said

    mank dijepang sistem pemilu majelis rendahnya seperti apa yak??kq sepertinya kekalahan ldp lbh karena rakyat bkn koalisi,,apa pemilu langsung??tapi koq bisa berkuasa lbh dr stengah abad dan baru 2009 kalah,,berarti kan dalam parlemen dia termasuk kuat dukungannya,,

  4. EWE SAYA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: